Badan Pertanahan Nasional Tetapkan Bitung Kota Lengkap Secara Spasial

BITUNG, –Kota Bitung pada tahun 2025 akan ditetapkan sebagai kota lengkap secara spasial oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung.

Baca juga: Petugas Lapas Permisan Ikuti Pelaksanaan Ekspos Laman Website Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Dimana, pada tahun 2025 nanti pihak BPN Kota Bitung menargetkan seluruh bidang tanah sudah terdaftar atau terpetakan.

Kepala Kantor ATR/BPN Bitung, Budi Taringan memohon kepada seluruh masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah di Kota Bitung untuk bersama-sama mensukseskan apa yang telah direncanakan pada tahun 2025 nanti.

Baca juga: Pembukaan Pelatihan Kemandirian Bagi WBP Lapas Terbuka Nusakambangan

Berikut tiga poin mewujudkan Kota Lengkap Secara Spasial;

1. Memasang Tanda Batas bidang tanah sesuai letak tanah berdasarkan persetujuan / kesepakatan dengan pemilik tanah yang berbatasan.

Baca juga: Aktualisasi Penyimpanan Alat Perkakas Bengkel Kegiatan Bimbingan Kerja Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan

2. Terhadap Bidang tanah yang sudah bersertipikat:

a. Memastikan wilayah adminstrasi kelurahan yang tercantum pada Sertipikat sudah sesuai dengan letak kelurahan yang sebenarnya, dalam hal wilayah adminstrasi kelurahan sudah tidak sesuai agar disampaikan petakan untuk dilakukan pencatatan perubahan wilayah admnistrasi kelurahan tidak dikenakan biaya (Gratis)

Baca juga: Inovasi Baru Team Humas Karanganyar Gandeng Team Humas Lapas Pasir Putih Terkait Kehumasan

b. Memastikan bidang tanah yang sudah bersertipikat sudah terpetakan
sesuai dengan bentuk dan posisi yang sebenarnya, dalam hal bidang tanah Sertipikat belum terpetakan akan tetapi tidak sesuai dengan bentuk atau posisi yang sebenarnya maka dapat diajukan pemetaan atau perbaikan melalui :

– Aplikasi Sentuh Tanahku
– Loket validasi pada Kantor Pertanahan Kota Bitung
– Petugas Pengumpul data fisik atau masyarakat pengumpul data fisik (warga setempat yang ditunjuk untuk membantu pengumpulan data fisik) yang akan melakukan pengumpulan data fisik nantinya.

Baca juga: Matangkan Program Muslimat NU - YAICI, Khofifah Dorong Edukasi Literasi Gizi Lebih Masif

3. Menunjukan batas bidang tanah baik yang sudah bersertipikat/belum kepada petugas pengumpul data fisik / masayarakat Pengumpul Data Fisik yang akan melakukan pengumpulan data fisik nantinya. (AH)